Pemerintah Tegaskan Integrasi Tarif Tol JORR Pasti Terlaksana

Pemerintah Tegaskan Integrasi Tarif Tol JORR Pasti Terlaksana

Rencana menyamakan tarif tol untuk Jakarta Outer Ring Road yang dicetuskan pemerintah beberapa waktu lalu tampaknya akan segera terlaksana dalam waktu dekat.

Pemerintah menegaskan bahwa integrasi tarif tol ini akan dilakukan dengan cara membuat seluruh pengguna membayar biaya masuk tol dengan harga yang sama, yakni sebesar Rp 15.000. Hal ini memberikan keuntungan dan kerugian di waktu bersamaan.

Ada pengguna yang harus membayar lebih banyak padahal jarak tempuh dekat, sementara di sisi lain ada pula yang malah hanya perlu membayar sedikit.

Melalui sistem integrasi ini, nantinya akan ada 4 transaksi yang berada di area JORR mengalami perubahan. Misalnya saja untuk tol Kebon Jeruk.

Penjaringan, naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 15.000 dan tol Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami naik dari Rp 3.000 menjadi Rp 15.000.

Namun tak semua akan naik, sebab ada pula penurunan seperti yang terjadi di tol Bintaro – Tanjung Priok dari Rp 27.500 menjadi Rp 15.000 dan JORR – Tanjung Priok dari Rp 24.500 menjadi Rp 15.000.

Namun sayangnya, hingga saat ini yang lebih diperhatikan masyarakat adalah bagian kenaikan tarif tol, sehingga banyak yang cenderung tidak setuju terhadap ide integrasi tarif tersebut.

Bermunculan komentar yang menyebutkan bahwa kenaikan tarif tol hanya menguntungkan pihak Badan Pengatur Jalan Told an merugikan masyarakat yang menjadi penggunanya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa ada bagian yang sebenarnya juga menguntungkan masyarakat pengguna jalur panjang karena mereka disubsidi oleh pengguna jalur pendek.

“Sekarang yang mengemuka cuma ada kenaikan dari Rp 9.500 jadi Rp 15.000. Padahal ada keuntungan-keuntungan lain yang seharusnya bayar penuh, malah cuma bayar Rp 15.000,” ungkap Herry saat ditanya mengenai penerimaan masyarakat terhadap kebijakan integrasi tarif tol.

Meski rancangan integrasi tarif tol ini sudah bisa dikatakan final, namun hingga sekarang belum diketahui kapan akan dilaksanakan.

Sejauh ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih dalam proses sosialisasi untuk menberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai kebijakan tersebut.

Kementerian PUPR ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan baru ini dibuat bukan untuk menmberikan keuntungan pada.

Badan Usaha Jalan Tol, namun lebih kepada untuk memaksimalkan fungsi tol terutama bagi pengguna yang mengangkut logistik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto juga menegaskan bahwa kebijakan ini.

Sebenarnya lebih menguntungkan bagi pengguna secara umum, sebab ada 61% pengguna yang malah akan membayar dengan harga lebih rendah.

“Kalau kami hitung, ada 61 persen yang akan membayar lebih murah. Sementara 38 persen lebih mahal, dan ada 1 persen yang sama (perhitungan ongkos tarifnya),” ujar Arie.

Berkenaan dengan hal ini, seluruh pihak terkait berharap bahwa masyarakat bisa menerima kebijakan dengan pikiran terbuka dan tidak hanya memandang kenaikannya saja.

Sebab di sisi lain, integrasi tarif tol ini bisa membantu menstabilkan harga-harga bahan pokok dikarenakan biaya perjalanan yang lebih rendah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *